Politik Balas Dendam Arief - Sachrudin

Politik Balas Dendam Arief - Sachrudin

Oleh Edy A Effendi

Komunikasi politik dalam lajur kehidupan era pemilihan langsung, begitu urgen bagi setiap pribadi yang terlibat di dalam gemuruh aura demokrasi. Seolah-olah setiap orang mendadak jadi komunikator-komunikator yang piawai untuk merebut hati warga



Era pemilihan langsung membuka selebar-lebarnya bagi setiap pribadi yang mau masuk dalam perangkap politik, menjadi komunikator-komunikator kecil dengan satu tujuan yang sama, kekuasaan. Kekuasaan telah menyulap sosok pribadi yang tak dikenal, tak populer menjadi sangat populer demi satu tangga kehidupan yang bernama jabatan.

Tentu saja, untuk meraih tangga kekuasaan atau jabatan, membutuhkan komunikasi politik yang piawai, agar jalan terjal menuju kekuasaan bisa tergapai. Komunikasi politik (political communication) dalam diktum yang sederhana, adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau terkait dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Atau meminjam diktum Gabriel Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik

Pada diktum seperti inilah, seharusnya aktor-aktor politik, memahami betapa pentingnya komunikasi politik sebagai upaya pemberdayaan publik bukan pemberdayaan pribadi-pribadi.

Akan tetapi, fakta lain kemudian timbul di area kekuasaan Pemkot Tangerang yang dikendalikan Arief Wismansyah dan Sachrudin. Arief - Sachrudin, menjadikan komunikasi politik hanya untuk menuju tangga kekuasaan, merengkuh jabatan sebagai walikota dan wakil walikota. Sangat terlihat dengan jelas dan gamblang, dalam mengelaborasi kebijakannya, mereka tak memahami atau tak patuh pada rel komunikasi politik.

Sepertinya, Arief - Sachrudin layak mencermati apa yang pernah diapungkan Hafied Cangara, bahwa komunikasi politik bertujuan membuka wawasan atau cara berpikir serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Dan dalam melakukan komunikasi politik, titik tekannya pada unsur substansi. Unsur substansi ini menekankan adanya faktor filosofis dari komunikasi politik tersebut, yaitu penghargaan yang tinggi terhadap demokrasi dan dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteran rakyat.

Tentu saja, makna filosofis ini harusnya berjalan secara beriringan dan menyatu sebagai mindset bagi para aktor komunikasi politik. Dan seharusnya pola seperti ini jadi “primbon” Arief - Sachrudin dalam mengarungi jejak kekuasannya.


Lemahnya Komunikasi Politik
Arief - Sachrudin terlihat lemah dalam komunikasi politik. Indikasi ini bisa dilihat dari cara mereka melakukan konsolidasi di jajaran Pemkot Tangerang. Mutasi 65 pejabat struktural pada Kamis, (13/2) sangat terasa aroma balas dendam. Arief - Sachrudin “menggusur” kabinet era Wahidin Halim dan menempatkan “pasukan” baru yang notabene ikut serta mengusung Arief - Sachrudin duduk di singgasana kekuasan Pemkot Tangerang.

Sejatinya, mutasi ini babak kedua di era Arief - Sachrudin. Mutasi babak pertama, Senin, (6/1) belum genap sebulan berkuasa, Arief - Sachrudin pun “menyulap” beberapa pejabat struktural. Mereka di antaranya, Sayuti, Dadi Hudaeri, Sugiharto R Ahmad Bagja pada pos yang tak signifikan dengan rekam jejak para pejabat yang dimutasi itu.

Mutasi tentu harus bersandar pada rekam jejak seseorang. Mutasi sejatinya berpangkal pada latar belakang prestasi, pensiun, atau kelamaan menjabat. Jika seseorang pada pos lama mampu menuai prestasi gemilang, tentu ia layak mendapat “hadiah” promosi atau menduduki pos yang lebih tinggi. Realitas ini tak terjadi pada mutasi besar-besaran di era Arief - Sachrudin.

Pada tepi ini, sangat terlihat kebijakan-kebijakan Arief - Sachrudin lepas dari pola komunikasi politik yang baik. Argumen bahwa mutasi yang mereka kerjakan sebagai upaya reformasi birokrasi yang berpijak pada kompetensi dan prestasi, menjadi banal.

Sikap banal Arief - Sachrudin sangat terasa vibrasinya, ketokan jantungnya dan aliran darahnya yang berbau aroma balas dendam. Jika kebijakan-kebijakan mutasi berpangkal pada aura balasa dendam, yang terjadi di kemudian hari, akan timbul sikap apriori terhadap berbagai kebijakan yang digulirkan Arief - Sachrudin. Dan pada akhirnya sikap apriori itu tumbuh dan berkembang di area publik.

Sikap banal dalam arena politik itu, sikap yang mengabaikan peranti-peranti moral dan cenderung melambungkan ego kekuasaan pribadi. Sikap yang ingin mengedepankan kekuasan tanpa putusan yang diambil dari cara komunikasi politik yang arif. Pada titik ini, sikap banal meminggirkan aspirasi publik, mengesampingkan pelayanan warga yang membutuhkan sikap profesional para pejabat di bidang yang terkait.

Maka, ketika mutasi yang digulirkan Arief - Sachrudin meminggirkan aspirasi publik dan mengabaikan jejak rekam seseorang, yang terjadi adalah banalitas moral politik. Satu sikap yang mengagungkan pencitraan pribadi dan dibauri aroma dendam kesumat. Sikap seperti ini, semua itu bernilai rendah, banal, dan tidak berpijak pada nilai-nilai moral dan tak substantif.

Filsuf Hannah Arendt pernah bicara dalam lajur ini, bahwa politik dan moral, satu traktat yang tak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkelindan, kait mengait satu sama lain dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan yang layak diajukan ke Arief - Sachrudin, apakah mereka mengabaikan anasir moral dalam menebar kebijakan mutasi di jajaran Pemkot Tangerang? Atau Arief - Sachrudin menggelembungkan ego kekuasaan pribadi dan politik balas budi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengemuka dalam dialog-dialog kecil di sebagian warga Kota Tangerang terkait kebijakan Arief - Sachrudin yang timpang dan limbung itu.
,

Media, Patner Komunikasi Politik
Masih berkeliaran dalam ingatan ketika Sachrudin dan 12 camat se Kota Tangerang menggerebek dua media lokal, Satelit News dan Tangerang Ekspres pada Senin (20/6/2011). Aksi penggrebekan ini menjadi sinyal bahwa cara atau praktik yang diperagakan Sachrudin memperlihatkan kelas atau mental penguasa yang tak memahami komunikasi politik dengan baik dan memahami hakikat fungsi sebuah media.

Apa yang diperlihatkan Sachrudin waktu itu, secara tak langsung punya efek terhadap sepak terjang kebijakannya ketika rongga kekuasaan sebagai wakil walikota melekat pada Sachrudin. Sikap tak kompromi dalam menerima informasi yang disebar media, meneguhkan sikap banal dalam dirinya.

Tampaknya Sachrudin tak melihat peran media sebagai wahana eksplorasi berbagai fakta yang berserakan di ranah warga. Habitat media adalah menyebar informasi yang tumbuh dan berkembang dalam konstelasi kehidupan sehari-hari. Dan cara menyerap informasi yang tumbuh dan berkembang itu, tentu dengan melakukan filterisasi pemberitaan bukan dengan penggerebekan ke kantor redaksi.

Jika Sachrudin memahami hakikat media, tentu akan menjadikan media sebagai patner kerja dalam melahirkan berbagai kebijakan yang akan dilansir ke wilayah publik. Media sebagai the fourth estate (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik, sudah sepantasnya dijadikan mitra bukan musuh.

Sebagai suatu alat menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, media mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, karena media juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.

Seperti kita tahu, kaum jurnalis, pewarta, sebenarnya memerankan peran kenabian. Para nabi dan para santo selalu membawa kabar berita berisi soal fakta-fakta hidup yang dibingkai aura kebenaran. Kabar berita para nabi dan santo itu bukan saja menjadi magnet publik, melainkan sekaligus menjadi panutan warga dalam menjalani laku hidup sehari-hari.

Peran kenabian kaum jurnalis atau pewarta mengusung fakta-fakta obyektif di lapangan untuk diungkap, dibedah, dan diberdayakan bagi konsumsi publik. Publik sebagai konsumen berhak menerima fakta-fakta obyektif itu sebagai menu kehidupan sehari-hari. Maka, ketika ada perilaku negatif pewarta yang menyalahgunakan fungsi dan kekuasaan yang mereka miliki, sejatinya para pewarta itu telah keluar dari koridor sebagai jurnalis yang berfungsi memerankan lakon kenabian itu.

Dan dalam pusaran hidup para nabi dan orang suci yang disebut santo itu, tak ubahnya menjalankan peran sebagai pewarta. Mereka menyuplai beberapa fakta hidup agar ada perubahan mendasar dalam konstelasi kehidupan masyarakat.

Pada wilayah ini, para penentu kebijakan sudah sepatutnya menjadikan media sebagai penyambung lidah kebijakan yang digulirkan ke publik tanpa harus mendistorsi peran media itu sendiri.

Akhirnya semua berpulang pada sosok Arief - Sachrudin. Apakah mereka akan meneguhkan sikap anti media karena merasa keberhasilan merengkuh tangga kekuasaan tertinggi di Kota Tangerang ini, tanpa peran media? Atau mereka akan mengubah pola komunikasi politiknya dengan menggandeng media sebagai patner kerja dalam mengejawantahkan berbagai kebijakan publik?

Keberhasilan seseorang dalam menaiki tangga kekuasaan politik, tentu tak lepas dari peran media. Media secara tak langsung ikut membentuk opini publik sekaligus mampu “mendikte” arus pemikiran publik. Pada lajur ini, tak sepantasnya Arief - Sachrudin mengumbar aura balas dendam kepada media atas sikap kritisnya. Dan tentu yang lebih subtil, Arief - Sachrudin, tak patut dan tak elok, melakoni kebijakan pemerintah Kota Tangerang dengan bumbu politik balas dendam.

Edy A Effendi, adalah seorang penyair dan jurnalis. Tulisan ini dimuat di kolom opini Satelit News, Jawa Pos Grup, 11 Maret 2014
Baca Juga
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar

Terpopuler

Kisah Sedih Sastra Islam

Kisah Sedih Sastra Islam

Oleh Edy A Effendi PADA tahun 1948, sebuah sandiwara radio bertajuk Sinar Memancar dari Jabal An-Nu…